Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia
¡ Munculnya Penjajah Asing
ž Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dan Jepang
ž Kehidupan bangsa Indonesia mulai mengalami penindasan
dan penderitaan sebagai bangsa terjajah
¡ Perlawanan-perlawanan Fisik di Tanah Air
ž Sultan Agung (Mataram 1645)
ž Sultan Agung Tirtayasa dan Kiai Tapa (Banten sekitar
1650)
ž Sultan Hasanudin (Makasar 1660)
ž Untung Suropati dan Trunojoyo (Jawa Timur 1670)
ž Ibn. Iskandar (Minangkabau 1680) dan Imam Bonjol
(Minaukabau 1822-1830)
ž Badaruddin (Palembang sekitar 1817)
ž Jelantik (Bali 1850)
ž Pangeran Antasari (Kalimantan 1870)
ž Anak Agung Made (Lombok sekitar 1895)
ž Iskandar Muda (Aceh 1635) serta Teuku Umar, Teuku Cik
di Tiro dan Cut Nya’ Din (Aceh 1873 – 1904)
ž SiSingamangaraja (Batak 1900)
žSejarah Perkembangan HAM di Indonesia
¡ Munculnya Pergerakan-Pergerakan Perlawanan Non Fisik
ž Pendidikan dan Sosial dipelopori Budi Utomo (20 Mei
1908 = Awal Kebangkitan Nasional)
ž H.O.S. Tjokroaminoto (Pendiri Syarekat Islam 1911)
ž Douwes Dekker, Soewardi Soerjaningrat (Ki Hadjar
Dewantoro) dan Tjipto Mangunkusumo (Pendiri dan Tokoh Indische Partij 1912)
ž Tanggal 28 Oktober 1928 (Sumpah Pemuda) dipelopori
Muh.Yamin, Kuntjoro Purbopranoto, Wongsonegoro, dll:
ž Satu Tanah Air
ž Satu Bangsa
ž Satu Bahasa
¡ Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan
diri menjadi bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat
ž “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang
mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”.
ž Jakarta 17 Agustus 1945, Atas nama bangsa Indonesia,
Soekarno-Hatta.
žSejarah Perkembangan HAM di Indonesia Pasca
Kemerdekaan INDONESIA
¡ Tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya UUD Republik
Indonesia (UUD 1945)
ž Terwujudnya perangkat hukum negara
ž Terwujudnya perangkat hukum sebagai jaminan hak-hak
asasi dasar/asasi manusia Indonesia dan kewajiban-kewajiban yang bersifat
dasar/asasi
ž Pembukaan UUD 1945 memuat hak-hak asasi yang bersifat
umum (Hak Bangsa) dan tidak bersifat individu
¡ UUD 1945:
ž Alinea Pembukaan UUD 1945
ž “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala
bangsa …”
ž Batang Tubuh
ž Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat
(1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 dan Pasal 34
žSejarah Perkembangan HAM di Indonesia Pasca
Kemerdekaan INDONESIA
¡ Pergantian Konstitusi Negara Indonesia
ž Konstitusi RIS (1949)
ž UUDS (1950)
ž Dirancang oleh Soepomo dengan mencontoh Piagam PBB
tentang HAM yang berisikan 30 pasal (The Universal Declaration of Human
Rights 1948)
¡ Konferensi Asia Afrika (KAA 1955)
ž Dasasila Bandung
ž Pasal pertama memuat pengakuan terhadap hak-hak asasi
manusia
¡ Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959 dalam Kepres RI
No.50/1959, LNRI No.75/1959
ž Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan UUDS 1950 tidak
berlaku lagi
ž Hak-hak asasi yang berlaku ialah yang terdapat dalam
UUD 1945
¡ Tahun 1959 – 1965 terjadi penyimpangan terhadap
Pancasila dan UUD 1945 oleh ORDE LAMA
ž Adanya paham NASAKOM
ž Munculnya pemberontakan G-30 S/PKI
žSejarah Perkembangan HAM di Indonesia Pasca
Kemerdekaan INDONESIA
¡ ORDE BARU sebagai Koreksi total terhadap ORDE LAMA
ž Paham HAM dituangkan dalam beberapa Undang-Undang
ž UU No.14/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman
ž UU No.8/1981 tentang KUHAP
ž UU No.5/1986 tentang Peradilan Administrasi Negara
ž UU No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
ž UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama
ž Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(KOMNASHAM) melalui Keppres RI No.50/1993 tanggal 7 Juni 1993
ž Tujuan KOMNASHAM:
ž Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi
pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945
ž Meningkatkan perlindungan HAM guna mendukung
terwujudnya pembangunan nasional
ž Kegiatan KOMNASHAM:
ž Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional
mengenai HAM
ž Mengkaji instrumen PBB tentang HAM
ž Memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM
ž Mengadakan kerjasama regional dan internasional dalam
rangka memajukan dan melindungi HAM
žSejarah Perkembangan HAM di Indonesia Pasca
Kemerdekaan INDONESIA
¡ ORDE REFORMASI
ž Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
ž Disahkan tanggal 26 Oktober 1998
ž Dimuat dalam LNRI No.181 Tahun 1998
ž Ketetapan MPR-RI No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
Manusia
ž Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia
ž Disahkan tanggal 23 September 1999
ž Dimuat dalam LNRI No.165 Tahun 1999
PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA PANCASILA
žHAM dalam Negara Pancasila
¡ HAM dipandang penting dengan menempatkan manusia
sesuai dengan Kodrat, Harkat dan Martabatnya
¢ Kodrat Manusia
— Keseluruhan sifat-sifat asli, kemampuan-kemampuan atau
bakat-bakat alami, kekuasaan, bekal dan disposisi yang melekat pada
keberadaan/eksistensi manusia baik sebagai makhluk pribadi maupun sebagai
makhluk sosial ciptaan Tuhan YME
¢ Harkat Manusia
— Nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki
kemampuan-kemampuan cipta, rasa dan karsa, kebebasan, hak-hak serta
kewajiban-kewajiban asasi
¢ Martabat Manusia
— Kedudukan luhur manusia sebagai makhluk Tuhan lainnya
di dunia, karena manusia adalah makhluk yang berakal budi, sehingga manusia
mempunyai martabat tinggi
¢ Derajat Manusia
— Kodrat tingkat kedudukan atau martabat manusia sebagai
ciptaan Tuhan yang memiliki bakat, kodrat, kebebasan, hak-hak dan
kewajiban-kewajiban asasi
žKetetapan MPR-RI No.XVII/MPR/1998 sangat penting dan
strategis:
¡ Mengandung Amanat Penugasan kepada:
¢ Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur
Pemerintah
— Untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan
pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat
¢ Presiden RI and DPR-RI
— Untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang HAM,
sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945
¢ KOMNASHAM yang ditetapkan dengan Undang-Undang
— Untuk melaksanakan penyuluhan, pengkajian, pemantauan,
penelitian dan mediasi tentang HAM
¡ Memuat susunan sistematika naskah HAM
¢ Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak
Asasi Manusia
¢ Piagam Hak Asasi Manusia
žSusunan Sistematika Naskah Hak Asasi Manusia
¡ Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak
Asasi Manusia
¢ Pendahuluan
¢ Landasan
¢ Sejarah, Pendekatan dan Substansi
¢ Pemahaman HAM bagi Bangsa Indonesia
¡ Piagam Hak Asasi Manusia
¢ Pembukaan, terdiri atas 7 alinea
¢ Batang Tubuh, terdiri atas 10 bab dan 44 pasal
— Bab I : Hak
Untuk Hidup (Pasal 1)
— Bab II : Hak
Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan (Pasal
2)
— Bab III :
Hak Mengembangkan Diri (Pasal 3 s/d 6)
— Bab IV :
Hak Keadilan (Pasal 7 s/d 12)
— Bab V : Hak
Kemerdekaan (Pasal 13 s/d 19)
— Bab VI :
Hak Atas Kebebasan Informasi (Pasal
20 s/d 21)
— Bab VII :
Hak Keamanan (Pasal 22 s/d 26)
— Bab VIII :
Hak Kesejahteraan (Pasal 27 s/d 33)
— Bab IX :
Kewajiban (Pasal 34 s/d 36)
— Bab X :
Perlindungan dan Pemajuan (Pasal
37 s/d 44)
žUndang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia
¡ Terdiri dari 11 bab dan terperinci dalam 106 pasal
¢ Bab I :
Ketentuan Umum (Pasal 1)
¢ Bab II :
Asas-asas Dasar (Pasal 2 s/d 8)
¢ Bab III :
HAM dan Kebebasan Dasar Manusia (Pasal
9 s/d 66)
¢ Bab IV :
Kewajiban Dasar Manusia (Pasal 67 s/d
70)
¢ Bab V :
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah (Pasal
71 s/d 72)
¢ Bab VI :
Pembatasan dan Larangan (Pasal 73 s/d 74)
¢ Bab VII :
Komisi Nasional HAM (Pasal 75 s/d
99)
¢ Bab VIII :
Partisipasi Masyarakat (Pasal 100
s/d 103)
¢ Bab IX :
Pengadilan HAM (Pasal 104)
¢ Bab X :
Ketentuan Peralihan (Pasal 105)
¢ Bab XI :
Ketentuan Penutup (Pasal 106)
žPerubahan Kedua UUD-RI Tahun 1945, tanggal 18 Agustus
2000
¡ Mencantumkan ketentuan HAM dalam Bab XA
¢ Judul : Hak Asasi Manusia Pasal 28A s/d 28J
0 comments:
Posting Komentar